Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump secara resmi mengumumkan jadwal pertemuan perdana para pemimpin Board of Peace yang akan diselenggarakan di Washington pada 19 Februari 2026. Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas laporan mendalam mengenai situasi terkini di Jalur Gaza serta merumuskan langkah konkret dalam fase kedua rencana perdamaian komprehensif yang telah dicanangkan sebelumnya. Inisiatif ini menandai pergeseran drastis dalam diplomasi internasional, di mana Board of Peace diposisikan sebagai badan transisi yang memiliki kepribadian hukum internasional sendiri, bertugas mengatur kerangka kerja dan koordinasi pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun[1].
Langkah ini diambil menyusul tercapainya pembebasan sandera terakhir dan berlakunya gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober 2025. Namun, laporan terbaru dari Axios yang dikutip oleh berbagai media internasional menyebutkan bahwa pertemuan di Washington tersebut tidak hanya berfungsi sebagai forum strategis, tetapi juga sebagai konferensi penggalangan dana besar-besaran untuk rekonstruksi Gaza yang diperkirakan menelan biaya hingga 70 miliar dolar AS[2]. Kehadiran Board of Peace di bawah pimpinan langsung Donald Trump sebagai ketua (Chairman) menimbulkan beragam reaksi dari komunitas internasional, mulai dari dukungan hati-hati hingga kekhawatiran mendalam mengenai marginalisasi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Struktur Operasional dan Keanggotaan Strategis
Secara struktural, peran Board of Peace dirancang untuk memberikan pengawasan strategis terhadap komite teknokratik Palestina yang akan menjalankan pemerintahan sehari-hari di Gaza. Berdasarkan pernyataan resmi dari Gedung Putih, dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki rekam jejak luas di bidang diplomasi, infrastruktur, dan strategi ekonomi. Beberapa nama besar yang masuk dalam jajaran Dewan Eksekutif antara lain Sekretaris Negara Marco Rubio, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta Nickolay Mladenov yang ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza[3].
Keanggotaan Board of Peace juga mencakup representasi regional yang signifikan, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, pejabat tinggi dari Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Meskipun demikian, banyak sekutu tradisional Barat seperti Prancis dan Jerman memilih untuk tetap berada di luar struktur organisasi ini karena kekhawatiran bahwa badan tersebut dirancang untuk menggantikan peran inti PBB dalam menangani konflik global[4]. Biaya keanggotaan permanen yang dilaporkan mencapai angka 1 miliar dolar AS juga menambah kontroversi mengenai sifat eksklusif dan transaksional dari badan ini.
Mandat dan Visi Global Board of Peace
Meskipun pada awalnya dibentuk dengan fokus spesifik pada krisis Gaza, piagam Board of Peace yang diratifikasi di Davos pada Januari 2026 menunjukkan ambisi yang jauh lebih luas. Piagam tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza atau Palestina dalam teks utamanya, melainkan mendefinisikan dirinya sebagai mekanisme penyelesaian konflik global yang beroperasi di luar kerangka kerja multilateral tradisional. Hal ini mengonfirmasi pandangan bahwa Board of Peace merupakan instrumen kebijakan luar negeri Trump yang bertujuan untuk melakukan intervensi langsung pada konflik-konflik besar dunia melalui pendekatan yang menyerupai negosiasi bisnis korporat[^5].
Dalam konteks Gaza, peran Board of Peace sangat krusial dalam mengimplementasikan 20 poin rencana perdamaian yang mencakup demiliterisasi total Hamas, penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dan transisi menuju pemerintahan mandiri yang terkendali. Trump menegaskan bahwa badan ini akan memastikan akuntabilitas atas setiap dolar yang masuk ke Gaza, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur modern yang disebut-sebut akan mengubah wajah pesisir tersebut menjadi pusat ekonomi baru di Timur Tengah[6].
Efektivitas Peran Board of Peace di Tengah Tantangan Lapangan
Implementasi di lapangan menghadapi hambatan yang sangat besar. Meskipun gencatan senjata secara teknis masih berlaku, pelanggaran terus terjadi di mana lebih dari 550 warga Palestina dilaporkan tewas sejak Oktober 2025. Kritikus berpendapat bahwa struktur Board of Peace yang tidak melibatkan perwakilan langsung dari rakyat Palestina dalam jajaran pengambil keputusan tertingginya menyerupai struktur kolonial modern. Selain itu, tuntutan Israel akan demiliterisasi total Hamas tetap menjadi titik krusial yang sulit ditembus, mengingat pengaruh kelompok tersebut yang masih berakar kuat di sebagian wilayah Gaza[7].
Para ahli hukum internasional dan hak asasi manusia menekankan bahwa tanpa legitimasi lokal yang kuat, rencana yang disusun oleh Board of Peace berisiko dianggap sebagai paksaan eksternal. Di sisi lain, inisiatif ini mendapatkan dukungan dari mereka yang frustrasi dengan kegagalan diplomasi konvensional selama puluhan tahun. Mereka melihat kemampuan Trump untuk menarik dana dari sektor swasta dan negara-negara Teluk melalui Board of Peace sebagai peluang nyata untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Gaza melalui “perdamaian melalui kemakmuran”[8].
Prospek Efektivitas dan Keseimbangan Kepentingan
Melihat dinamika yang ada, prospek efektivitas Board of Peace dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara Israel dan Palestina sangat bergantung pada kemampuannya untuk beranjak dari sekadar manajemen krisis menuju solusi politik yang substantif. Pendekatan teknokratik yang diusung oleh dewan ini mungkin berhasil dalam jangka pendek untuk membangun kembali jalanan dan rumah-rumah yang hancur, namun tanpa “cakrawala politik” yang jelas—yakni pengakuan terhadap kedaulatan Palestina dan keamanan jangka panjang Israel—stabilitas yang dihasilkan kemungkinan besar akan bersifat semu. Keberhasilan peran Board of Peace akan diuji oleh sejauh mana ia mampu meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa kemakmuran ekonomi tidak boleh mengorbankan aspirasi nasional masing-masing. Jika hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa rekonsiliasi politik, Board of Peace berisiko hanya menjadi administrator atas sebuah wilayah yang terjepit dalam konflik abadi yang membeku.
Referensi Tambahan:
- [1] Al Jazeera, “Trump’s ‘Board of Peace’ to convene in Washington, discuss Gaza: Report,” 7 Februari 2026.
- [2] The New Arab, “US plans meeting for Gaza ‘Board of Peace’ in Washington,” 7 Februari 2026.
- [3] White House Briefing Statements, “Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict,” 16 Januari 2026.
- [4] INSS Insight, “Trump’s Board of Peace: An Initiative for the Gaza Strip or an Alternative International Order?” 4 Februari 2026.
- [5] Diplomatic Opinion, “Trump’s Board of Peace,” 2 Februari 2026.
- [6] Baker Institute for Public Policy, “What Comes Next for Gaza and Trump’s Board of Peace,” 29 Januari 2026.
- [7] Jerusalem Center for Foreign Affairs (JCFA), “How the Trump Peace Plan Challenges Israel’s Strategic Position,” 7 Februari 2026.
- [8] The Guardian, “Trump’s peace proposal welcomed by world leaders but Palestinians remain sceptical,” 30 September 2025.
